[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tantangan perpajakan yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, transformasi ekonomi digital telah mengubah aktivitas ekonomi, termasuk bagaimana kegiatan ekonomi dicatat, dihasilkan, hingga dikenakan pajak.

Menurutnya, perubahan tersebut menjadi tantangan yang harus direspons oleh otoritas pajak, baik melalui modernisasi sistem administrasi maupun penyesuaian kebijakan perpajakan.

“Ekonomi digital sedang mengubah aktivitas ekonomi dan bagaimana aktivitas tersebut dicatat, dihasilkan, dan dikenakan pajak,” ujar Bimo dalam International Tax Conference 2026, Rabu (16/9/2026).

Bimo mengatakan, otoritas pajak di berbagai negara perlu merespons perubahan tersebut secara tegas dengan memodernisasi sistem perpajakan dan melakukan kalibrasi ulang terhadap kebijakan yang berlaku.

Indonesia, lanjutnya, juga aktif dalam menghadapi perubahan tersebut melalui transformasi kebijakan dan administrasi perpajakan.

Untuk itu, DJP mendorong penguatan riset serta penggunaan data dalam merancang kebijakan perpajakan. Menurut Bimo, penelitian yang berbasis data dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih rinci sekaligus menguji dampak dari berbagai skenario kebijakan.

DJP juga berencana membuka akses terbatas terhadap data pajak mikro bagi peneliti dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, kerahasiaan, dan tata kelola data.

Dengan akses tersebut, peneliti diharapkan dapat melakukan analisis yang lebih granular dan menyusun simulasi untuk memahami potensi dampak berbagai skenario kebijakan maupun administrasi perpajakan.

Bimo menambahkan, administrasi perpajakan ke depan akan terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan otomasi, data, dan berbagai perangkat baru untuk mendukung pekerjaan otoritas pajak.

“Administrasi perpajakan akan terus berkembang dengan semakin banyak otomatisasi, peningkatan penggunaan data, serta berbagai perangkat baru untuk meningkatkan pekerjaan,” katanya.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Guna merespons perkembangan ini, praktisi FAT di perusahaan dituntut untuk tidak sekadar memahami peraturan teknis PPh dan PPN konvensional, tetapi juga menguasai arsitektur data transaksi digital. Pelatihan berkelanjutan serta investasi pada otomatisasi sistem rekonsiliasi internal menjadi langkah strategis agar entitas bisnis mampu memenuhi standar kepatuhan perpajakan (tax compliance) modern secara efektif dan efisien.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Terima kasih atas bagikan pembaruan informasi yang sangat bernilai strategis ini di forum FinTax Community. Pembahasan mengenai perpajakan ekonomi digital ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa profesional keuangan dan perpajakan harus terus meningkatkan kapasitas teknis serta melek teknologi agar tetap relevan menghadapi era otomatisasi perpajakan masa depan.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Komitmen DJP untuk terus melakukan kalibrasi ulang terhadap kebijakan perpajakan ekonomi digital menunjukkan bahwa regulasi akan terus bersifat dinamis. Bagi manajemen perusahaan, kondisi ini mempertegas bahwa transparansi pembukuan dan keandalan sistem pelaporan keuangan (Good Tax Governance) merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga kelangsungan bisnis digital tanpa harus terkendala sengketa perpajakan di kemudian hari.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Dalam perspektif manajemen risiko fiskal korporasi, hadirnya otomatisasi dan pengawasan berbasis data oleh otoritas pajak berarti peluang terjadinya korelasi selisih data (data discrepancy) antar platform menjadi jauh lebih tinggi. Tim FAT wajib memperkuat proses internal audit trail, memastikan kepatuhan e-Commerce atau platform digital yang bekerja sama dengan perusahaan, serta menjaga agar seluruh arus dana digital dapat dibuktikan dengan data transaksi yang sah.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Rencana DJP untuk mendorong penelitian berbasis data dan membuka akses data mikro perpajakan secara terbatas juga menjadi angin segar bagi penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih terukur. Melalui simulasi dan analisis granular, formulasi regulasi transaksi digital di masa depan diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpastian hukum (tax uncertainty) serta mencegah timbulnya resiko pengenaan pajak berganda (double taxation) bagi pelaku usaha di sektor ekonomi digital.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pernyataan Dirjen Pajak mengenai pentingnya otomatisasi dan modernisasi sistem perpajakan sejalan dengan arah pengembangan infrastruktur administrasi DJP melalui platform Coretax. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi pengawasan membuat setiap rekonsiliasi data transaksi digital, bukti pemotongan elektronik, hingga Faktur Pajak elektronik terhubung secara real-time. Kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk menyelaraskan sistem ERP internal mereka agar kompatibel dengan standar pelaporan digital fiskus.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Dari kacamata praktis Finance, Accounting, and Tax (FAT), pergeseran aktivitas ekonomi menuju ranah serba digital menuntut adaptasi tata kelola yang sangat cepat. Penentuan batasan bentuk usaha tetap (BUT) berbasis kehadiran digital signifikan (significant digital presence), pengakuan pendapatan transaksi lintas batas, serta pemotongan PPh dan pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menciptakan tantangan teknis yang memerlukan ketelitian ekstra dari praktisi keuangan korporasi.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pandangan mendasar yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam International Tax Conference mengenai kompleksitas dan hambatan perpajakan ekonomi digital ini memberikan sudut pandang yang sangat krusial bagi transformasi ekosistem bisnis modern. Pesatnya evolusi transaksi digital tidak hanya mengubah model bisnis secara global, tetapi juga merevolusi fondasi pencatatan akuntansi dan penentuan objek pajak di tingkat praktis.

[Joko Siyamto Rookie]

Great, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻