Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta Untuk Meningkatkan Tax Ratio
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 5 months, 1 week ago by
Lia.
Menkeu Purbaya Dorong Peran Swasta Untuk Meningkatkan Tax Ratio
October 29, 2025 at 10:50 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan sektor swasta menjadi kunci utama untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) tanpa perlu menaikkan tarif pajak. Menurutnya, dengan mendorong kembali aktivitas sektor riil yang digerakkan oleh pelaku swasta, Indonesia berpotensi meningkatkan tax ratio hingga 1 %.
Purbaya menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tax ratio Indonesia sempat berada di kisaran 11 % karena lebih didorong sektor swasta. Sementara pada era Presiden Joko Widodo, angka tersebut menurun menjadi sekitar 10 β 10,5 %. Purbaya menilai pada masa Presiden Jokowi terjadi perubahan struktur ekonomi yang hanya mengandalkan pergerakan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor pemerintah, yang berakibat tidak maksimalnya tax ratio.
βZaman Pak SBY itu private sector yang jalan. Jamannya Pak Jokowi itu BUMN dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, tax ratio-nya bisa naik 0,5 % sampai 1 %,β ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Sarasehan 100 Ekonom pada Selasa (28/10). Untuk itu Ia menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam memperluas basis pajak secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Purbaya memperkirakan bahwa peningkatan rasio pajak sebesar 0,5 % hingga 1 % dapat menambah penerimaan negara sebesar Rp 120 triliun hingga Rp 240 triliun per tahun. βItu income tambahan saya itu Rp 120 triliun sampai Rp 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan di sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya,β jelas Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut. (Rp)
-
Menarik sekali pernyataan Pak Purbaya. Memang, jika sektor swasta kembali digerakkan, dampaknya bukan hanya pada peningkatan tax ratio, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi riil yang lebih sehat. Pemerintah seolah diberi sinyal bahwa keseimbangan antara peran BUMN dan swasta perlu dikembalikan.
-
Selain itu, peningkatan tax ratio seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan, tapi juga dari efektivitas penggunaan pajak. Kalau sektor swasta melihat bahwa pajak yang dibayar benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, dan dukungan kebijakan, mereka akan lebih percaya diri untuk tumbuh.
-
Namun, tantangannya adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku swasta mau ekspansi kembali. Regulasi yang stabil, kepastian hukum, serta kemudahan akses pembiayaan akan sangat menentukan. Tanpa itu, upaya βmenghidupkan lagiβ sektor swasta hanya jadi wacana bagus di atas kertas.
-
Jadi, mungkin kuncinya ada di mutual trust antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah membuka ruang partisipasi dan transparansi, sementara swasta menunjukkan komitmen untuk patuh pajak dan investasi jangka panjang. Kalau sinergi ini bisa dibangun, target kenaikan tax ratio 1% bukan hal mustahil.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secaraβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:tax
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahβ¦10 Mar 2026 β’ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:dorong
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:tax
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraβ¦16 Feb 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:peran meningkatkan tax
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalamβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:dorong tax ratio
-
Bea Keluar Batu Bara 5%β11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%β11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut sayaβ¦9 Apr 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:purbaya dorong tax
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasiβ¦6 Jan 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:meningkatkan tax
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besarβ¦16 Feb 2026 β’ Finance & TaxAllTerkait:peran meningkatkan tax
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihanβ¦9 Dec 2025 β’ Finance & TaxAllTerkait:purbaya dorong meningkatkan tax ratio
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwaβ¦24 Nov 2025 β’ Finance & TaxAllTerkait:peran tax
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!π¬ Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggungβ¦7 Nov 2025 β’ Finance & TaxAllTerkait:meningkatkan
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 β Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)β¦3 Nov 2025 β’ Finance & TaxAllTerkait:tax
