Home / Topics / Finance & Tax / Menteri Keuangan Resmi Lantik Dirjen Pajak Dan Dirjen Bea Cukai Baru
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 10 months, 2 weeks ago by
Lia.
Menteri Keuangan Resmi Lantik Dirjen Pajak Dan Dirjen Bea Cukai Baru
May 26, 2025 at 7:34 am-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto resmi dilantik sebagai dirjen pajak menggantikan Suryo Utomo, sedangkan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama juga dilantik sebagai dirjen bea dan cukai menggantikan Askolani.
“Ditjen pajak, bea cukai dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, memiliki tugas yang penting… Penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus meningkat, pelayanan kepada wajib pajak harus membaik, kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat. Transparansi dan tata kelola harus terus diperbaiki,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat (23/05).
Adapun Suryo Utomo dilantik sebagai kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Sedangkan Askolani dilantik sebagai dirjen perimbangan keuangan menggantikan Luky Alfirman. Sementara Luky Alfirman resmi dilantik sebagai dirjen anggaran.
Daftar 22 pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik pada hari ini selengkapnya
sebagai berikut:
1. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
2. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
3. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystallin
4. Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo
5. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
6. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
7. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
8. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
10. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
11. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
12. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh
13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Mochamad Agus Rofiudin
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: Sudarto
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Rina Widiyani Wahyuningdyah
Sebagai informasi, jabatan terakhir yang diemban oleh Bimo Wijayanto
sebelum dilantik sebagai dirjen pajak adalah sekretaris deputi bidang kerja
sama ekonomi dan investasi pada Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan
Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan Djaka Budi Utama adalah lulusan Akademi Militer Akmil) pada 1990 yang sebelumnya sempat menjabat sebagai sekretaris utama pada Badan Intelijen Negara BIN.
-
Selamat kepada seluruh pejabat eselon I Kemenkeu yang dilantik, khususnya Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai—semoga amanah ini dapat membawa semangat baru dalam memperkuat penerimaan negara, meningkatkan tax ratio, serta memperbaiki transparansi dan tata kelola fiskal seperti yang ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semoga sinergi dan integritas seluruh jajaran Kemenkeu semakin solid untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:resmi pajak baru
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:keuangan pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:keuangan pajak baru
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:resmi pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan baru
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan pajak bea
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan pajak
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:keuangan pajak baru
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan dirjen pajak baru
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak baru
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pajak baru
