Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 2 weeks ago by
Albert Yosua Matatula.
Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
June 16, 2025 at 3:42 pm-
-
Up::0
Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menyamakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia dengan Singapura. Rencana ini disampaikan langsung oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam acara DBS Asian Insights Conference 2025 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan sudah ada pembicaraan di internal pemerintah soal rencana tersebut. Saat ini, wacana itu sedang dimatangkan.
Memang sekarang tarif PPh Badan di Singapura berapa, bagaimana perbandingannya dengan Indonesia?
• Di singapura, tarif PPh Badan sebear 17 persen
• Di Indonesia sekarang tarif PPh Badannya masih 22 persenLalu kenapa Pemerintahan Prabowo ingin menyamakan tarif PPh Badan di Indonesia dengan Singapura?
• Untuk meredam kekhawatiran masyarakat mengenai kenaikan beban pajak di tengah upaya Pemerintahan Prabowo menaikkan rasio perpajakan yang pada RPJMN 2025-2029 ditetapkan 11,52-15 persen
• Ia memastikan meski punya target menaikkan rasio pajak sampai ke level 15 persen pada akhir pemerintahannya, Prabowo tidak akan menaikkan tarif pajakTerus kalau tarif pajaknya turun, bagaimana kinerja penerimaan negara bisa digenjot?
• Hashim mengatakan orientasi Pemerintahan Prabowo mengejar penerimaan pajak tidak akan dilakukan dengan menggunakan instrumen kenaikan tarif
• Upaya mengejar penerimaan pajak akan dilakukan dengan memperluas cakupan wajib pajak
• Nah, penurunan tarif PPh Badan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat
• Dari kepatuhan itu, pemerintahan Prabowo berharap cakupan pembayar pajak bisa ditingkatkan
• Dengan kenaikan kepatuhan itu, pemerintahan Prabowo berharap rasio pendapatan (ratio revenue) Indonesia bisa digenjotMemang berapa rasio pendapatan Indonesia saat ini?
• Hanya 12,1 persen dari GDP
• Rasio ini merupakan yang terendah dari di antara negara besar lainnya di dunia
• Hashim mengatakan Indonesia hanya berada di atas Pakistan yang rasio pendapatannya 8 persen dari GDPTerus apa target pemerintahan Prabowo dari penurunan PPh Badan itu?
• Kata Hashim, penurunan tarif PPh Badan itu diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong rasio pendapatan Indonesia dari 12,1 persen jadi selevel dengan kamboja yang sudah mencapai 18 persen dari GDP
• Bahkan kalau bisa, pemerintahan Prabowo ingin rasio pendapatan bisa digenjot selevel atau sama dengan Vietnam yang sudah 23 persen dari GDP
• Hashim mengatakan kenaikan rasio pendapatan selevel Kamboja saja bisa memberikan tambahan pendapatan sampai dengan US$90 miliar atau Rp1.440 per tahun
• Kenaikan pendapatan diharapkan bisa membuat ruang gerak fiskal Pemerintahan Prabowo dalam mendanai program andalannya menjadi lebih luas -
Tarif pajaknya diturunin, tapi yang penting jangan jadi makin ribet lapor dan bayarnya. Masyarakat pengennya simpel dan jelas aja prosesnya.
-
Setuju banget Lia, penurunan tarif akan percuma kalau tidak diiringi dengan kemudahan administrasi dan sistem pelaporan yang efisien.
Dari perspektif kami yang bergerak di bidang accounting, finance, dan pajak, penurunan tarif PPh Badan tentu jadi sinyal positif — terutama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing maupun domestik. Tapi kalau sistem pelaporan pajaknya masih berbelit, kepatuhan justru bisa tetap rendah, meski tarifnya ringan.
-
Bener banget, Albert! 🙌
Kalau sistemnya ribet, pelaku usaha jadi mikir dua kali buat patuh, apalagi UMKM yang sumber dayanya terbatas.Idealnya sih, reformasi pajak jangan cuma soal angka tarif—tapi juga mindset pelayanan. Bayar pajak itu kewajiban, tapi mestinya gak terasa seperti beban administrasi yang menakutkan.
Kalau pemerintah bisa bikin sistem yang user-friendly dan support-nya responsif, aku yakin wajib pajak bakal jauh lebih kooperatif. ✨
Yang penting: satu pintu, gak muter-muter, gak bikin pusing.Ngomong-ngomong, menurut kamu apa fitur penting yang harus ada di sistem pajak digital biar makin mudah diakses semua kalangan?
-
Setuju banget, Lia! Penurunan tarif PPh Badan memang positif, tapi tanpa kemudahan sistem administrasi dan pelaporan, efeknya bisa kurang maksimal.
Menurutku, sistem pajak digital yang ideal harus punya fitur seperti:
• Antarmuka yang simpel dan intuitif, supaya semua kalangan, termasuk UMKM, bisa paham tanpa perlu banyak pelatihan.
• Integrasi data otomatis supaya wajib pajak gak perlu input data berulang-ulang.
• Layanan bantuan online cepat dan responsif kalau ada masalah.
• Pengingat dan notifikasi yang jelas tentang tenggat waktu supaya nggak sampai terlambat bayar atau lapor.Kalau fitur-fitur itu bisa diterapkan dengan baik, pasti makin banyak yang patuh karena prosesnya jadi ringan dan nggak bikin stres. Menurut kamu gimana? Ada fitur lain yang kamu rasa penting banget buat sistem pajak digital?
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah akan pph apa
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pemerintah akan tarif pph badan apa
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:akan pph badan apa
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:akan apa
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan apa
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan tarif pph apa
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan tarif apa
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan apa
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan pph badan apa
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan pph apa
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:akan apa
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan pph apa
