Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 10 months, 2 weeks ago by
Lia.
Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026
May 22, 2025 at 2:34 pm-
-
Up::1
(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan drastis dalam tatanan global. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (20/05) di Jakarta. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah berupaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global melalui reformasi regulasi dan peningkatan investasi.
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dan perdagangan melalui deregulasi serta negosiasi internasional. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai alat untuk memberikan insentif dan meredam gejolak ekonomi, demi melindungi dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mendekati 5 %.
Untuk tahun 2026, kebijakan fiskal akan difokuskan pada pencapaian kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional sebagai langkah menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara efektif dan selektif agar tetap sejalan dengan agenda pembangunan jangka menengah. Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,71 % hingga 12,22 % dari PDB dan belanja negara berada di kisaran 14,19 % hingga 14,75 % dari PDB.
Fiskal juga diarahkan untuk memberi insentif pada sektor strategis guna mempercepat transformasi ekonomi. Di sisi lain, efisiensi belanja negara terus ditingkatkan agar lebih produktif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 2,48 % hingga 2,53 % dari PDB sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam asumsi ekonomi makro tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2 % hingga 5,8 %. Suku bunga SBN 10 tahun berada di kisaran 6,6 %–7,2 %, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan Rp 16.500 – Rp 16.900, dan inflasi dikendalikan pada 1,5 %–3,5 %. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ke 6,5 %–7,5 %, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57. (Rp)
-
Dengan arah kebijakan yang makin jelas dan niat baik buat ningkatin ekonomi, tahun 2026 bisa jadi momen penting buat bikin Indonesia makin kuat dan mandiri. Tapi ingat, kebijakan bagus aja nggak cukup—yang penting itu pelaksanaannya. Jadi yuk, sama-sama kita dukung dan awasi, soalnya masa depan ekonomi kita bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita bareng-bareng.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…1 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah angka 2026
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pemerintah negara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…15 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pendapatan angka
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…10 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:negara angka
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah pendapatan negara angka
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah negara angka
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah negara angka
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah negara angka
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah negara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah negara angka 2026
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:negara angka
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah
