Home / Topics / Finance & Tax / PMK 34 Terbit, Menkeu Terbitkan Aturan Baru Terkait Barang Bawaan Penumpang
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 5 months ago by
Lia.
PMK 34 Terbit, Menkeu Terbitkan Aturan Baru Terkait Barang Bawaan Penumpang
June 5, 2025 at 6:24 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Aturan baru ini merupakan penyempurnaan dari PMK 203/PMK.04/2017 yang sebelumnya mengatur ekspor-impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. PMK 34/2025 telah diundangkan pada 28 Mei 2025 dan mulai berlaku pada 6 Juni 2025.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menyampaikan bahwa penyempurnaan regulasi ini bertujuan menyederhanakan prosedur serta merespons kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses kepabeanan barang bawaan penumpang yang terus berkembang seiring mobilitas masyarakat internasional. “Aturan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat serta untuk memberikan kepastian hukum dalam proses kepabeanan barang bawaan penumpang,” ungkap Nirwala dalam Media Briefing pada Rabu (04/06).
Salah satu poin utama PMK 34/2025 adalah pemberian pembebasan bea masuk bagi barang pribadi penumpang dengan nilai hingga FOB US$ 500. Barang dengan nilai tersebut juga dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. Ketentuan ini memberikan kemudahan signifikan bagi pelaku perjalanan internasional.
Namun, jika nilai barang pribadi melebihi US$ 500, maka kelebihan nilainya dikenakan bea masuk dengan tarif tetap sebesar 10 %, menggantikan skema tarif MFN yang sebelumnya berlaku. Selain itu, PPN sebesar 12 % akan dikenakan, namun PPh tetap dikecualikan. Untuk barang non-pribadi, tarif yang berlaku adalah bea masuk 10 %, PPN 12 %, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 5 %.
PMK 34/2025 juga memperjelas sejumlah fasilitas fiskal, seperti pembebasan bea masuk untuk barang bawaan jemaah haji dan hadiah dari perlombaan atau penghargaan internasional. Jemaah haji reguler mendapat pembebasan penuh, sedangkan jemaah haji khusus mendapat pembebasan hingga FOB US$ 2.500 per orang. Sementara itu, hadiah dari ajang internasional juga dapat dibebaskan bea masuknya asalkan memenuhi kriteria tertentu, termasuk status WNI dan bukti keikutsertaan.
-
Kebijakan ini cukup membantu, terutama bagi masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri. Batas FOB US$500 tanpa pajak memberikan kepastian dan kemudahan, apalagi tidak dikenakan PPh. Semoga implementasinya di lapangan juga konsisten dan tidak menyulitkan penumpang.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan 2025 internasional
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan terkait barang
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan terkait pmk
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak terkait aturan pmk
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak penjualan barang pmk 2025
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:tax pajak perpajakan penjualan pmk 2025
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan terkait aturan pmk
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan terkait pmk 2025
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tax pajak perpajakan bea masyarakat
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak perpajakan barang 2025 masuk
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…6 May 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all pajak pmk 2025 masyarakat nilai
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:tax pajak sales penjualan pmk 2025
