Home / Topics / Finance & Tax / Sri Mulyani: Pajak Adalah Pondasi dari Pembangunan Sebuah Negara
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 5 days, 5 hours ago by
Lia.
Sri Mulyani: Pajak Adalah Pondasi dari Pembangunan Sebuah Negara
August 10, 2026 at 9:20 am-
-
Up::0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya membayar pajak demi pembangunan negara.
“Membayar pajak untuk ikut membangun negara? Sepertinya klise, tapi jika kita ingin Indonesia memiliki sekolah yang bagus, rumah sakit bagus, jalanan yang bagus, dan APBN yang bisa menjaga seluruh rakyat, maka itu harus kita bangun bersama melalui pajak. Ya, pajak adalah pondasi dari pembangunan sebuah negara,” tulis Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat(11/3/2022)
Dia mengatakan, tidak ada negara di dunia ini menjadi makmur dan kuat tanpa perpajakan. Begitu juga dengan Indonesia yang bercita-cita untuk mencapai target Indonesia Maju 2045. “Tidak ada jalan pintas atau jalan mudah untuk mencapainya. Cita-cita itu harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Sri Mulyani menyebut, selain untuk membangun, pajak itu fungsinya seperti shockbreaker mobil yang menjaga penumpangnya dari goncangan. Contohnya yang sangat mudah dilihat yaitu program vaksinasi. Untuk vaksin tidak ada yang perlu membayar karena semua dibiayai oleh APBN yang berasal dari uang pajak rakyat Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimbau wajib pajak untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2021. Lantaran batas akhir waktu pelaporan SPT sudah semakin dekat.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan bahwa pelaporan SPT wajib pajak hingga Kamis, pukul 10.00 baru terkumpul 5,4 juta wajib yang terdiri atas sekitar 5.265.000 SPT Tahunan orang pribadi dan 135.000 SPT Badan.
Ia berharap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan segera menunaikan kewajibannya. Pasalnya semakin banyak wajib pajak patuh melaporkan SPT dan membayar pajaknya maka akan berdampak positif pada sisi penerimaan pajak yang kemudian diakselerasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Harapannya dapat disampaikan pembayaran dan ditunaikan. (Pajak) betul betul jadi tulang punggung dan soko guru nya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Izin saya sampaikan kami sudah kumpulkan 5,4 juta wajib pajak yang melaporkan SPT dengan sebagian besar WP OP dan sisanya itu sekitar 135 ribu WP Badan”ucapnya dalam Sosialisasi UU HPP, Kamis (10/3).
Adapun batas akhir pelaporan SPT Tahunan 2021 untuk wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret 2022, sementara untuk wajib pajak badan pada 30 April 2022.
-
Setuju bahwa pajak memang menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan negara. Namun menurut saya, selain mengajak masyarakat untuk patuh membayar dan melaporkan pajak, yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memahami ke mana kontribusi pajak tersebut dialokasikan.
Edukasi perpajakan yang mudah dipahami, transparansi penggunaan APBN, serta pelayanan pajak yang semakin sederhana akan sangat membantu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak. Pada akhirnya, kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling percaya antara negara dan masyarakat.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pajak adalah
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pajak adalah
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak adalah
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak adalah negara
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pajak adalah
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pajak adalah negara
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pajak adalah
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pembangunan negara
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak adalah
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak negara
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak negara
