Home / Topics / Finance & Tax / Wilayah DKI Jakarta Sumbang Penerimaan APBN Rp 225,91 Triliun Hingga Maret 2025
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 1 year, 1 month ago by
Albert Yosua Matatula.
Wilayah DKI Jakarta Sumbang Penerimaan APBN Rp 225,91 Triliun Hingga Maret 2025
May 8, 2025 at 1:17 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferensi Pers ALCO Regional Kemenkeu Satu untuk periode hingga Maret 2025. Dalam konferensi tersebut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi menyampaikan bahwa penerimaan pajak pusat di wilayah DKI Jakarta per 31 Maret 2025 telah mencapai Rp 225,91 triliun atau 14,75 % dari target. Kontribusi penerimaan pajak wilayah Jakarta menyumbang sekitar 69,56 % dari total penerimaan pajak nasional, menjadikannya sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar.
Secara bulanan, penerimaan pajak menunjukkan tren positif. Pada Januari 2025, tercatat sebesar Rp 51,87 triliun, meningkat menjadi Rp 71,81 triliun di bulan Februari, dan kembali naik menjadi Rp 102,24 triliun pada Maret. Kenaikan pada Maret ini menandai pemulihan setelah sempat mengalami kontraksi di bulan sebelumnya, setara dengan 82,66 % dari total penerimaan dua bulan awal tahun.
Sementara itu, Kanwil DJP Jakarta Selatan I mencatat penerimaan sebesar Rp 22,1 triliun hingga Maret 2025 atau 19,64 % dari target. Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 13,3 triliun, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 7,5 triliun. Sumber lainnya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lain-lain.
Sebagai salah satu unit vertikal DJP, Kanwil DJP Jakarta Selatan I menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian pajak dan memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak. Sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, serta industri pengolahan menjadi sektor andalan dalam mendukung pencapaian target penerimaan. (Rp)
-
Wah, keren banget Jakarta jadi penyumbang pajak terbesar buat negara! Penerimaan pajak di Jakarta Pusat juga makin naik tiap bulannya, semoga ini tanda ekonomi makin bagus. Sementara itu, Jakarta Selatan juga lumayan hasilnya, apalagi didukung sama bisnis perdagangan, keuangan, dan pabrik. Bagusnya lagi, kantor pajaknya janji mau terus tingkatkan kinerja dan layanin masyarakat dengan baik.
-
Bener banget, Lia! Salut sama kinerja DJP dan semua pihak yang terlibat. Angka Rp 225,91 triliun itu bukan main, ya — jadi bukti kuat bahwa Jakarta masih jadi pusat aktivitas ekonomi nasional. 🙌
Mudah-mudahan tren positif ini juga dirasain langsung sama masyarakat lewat pelayanan publik yang makin baik. Dan semoga komitmen peningkatan layanan dari DJP makin ningkatin kesadaran pajak juga. 💪✨
Kalau wilayah lain bisa ikut nyusul, potensi APBN ke depan makin luar biasa!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:penerimaan apbn triliun hingga
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:hingga
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:jakarta penerimaan triliun hingga
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:penerimaan triliun hingga
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:penerimaan apbn triliun hingga
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:wilayah hingga
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:triliun hingga
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:hingga
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:jakarta hingga
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:sumbang penerimaan triliun hingga
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:triliun
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:hingga maret
