Home / Topics / Finance & Tax / Wilayah DKI Jakarta Sumbang Penerimaan APBN Rp 225,91 Triliun Hingga Maret 2025
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 11 months, 1 week ago by
Albert Yosua Matatula.
Wilayah DKI Jakarta Sumbang Penerimaan APBN Rp 225,91 Triliun Hingga Maret 2025
May 8, 2025 at 1:17 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferensi Pers ALCO Regional Kemenkeu Satu untuk periode hingga Maret 2025. Dalam konferensi tersebut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi menyampaikan bahwa penerimaan pajak pusat di wilayah DKI Jakarta per 31 Maret 2025 telah mencapai Rp 225,91 triliun atau 14,75 % dari target. Kontribusi penerimaan pajak wilayah Jakarta menyumbang sekitar 69,56 % dari total penerimaan pajak nasional, menjadikannya sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar.
Secara bulanan, penerimaan pajak menunjukkan tren positif. Pada Januari 2025, tercatat sebesar Rp 51,87 triliun, meningkat menjadi Rp 71,81 triliun di bulan Februari, dan kembali naik menjadi Rp 102,24 triliun pada Maret. Kenaikan pada Maret ini menandai pemulihan setelah sempat mengalami kontraksi di bulan sebelumnya, setara dengan 82,66 % dari total penerimaan dua bulan awal tahun.
Sementara itu, Kanwil DJP Jakarta Selatan I mencatat penerimaan sebesar Rp 22,1 triliun hingga Maret 2025 atau 19,64 % dari target. Penerimaan terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 13,3 triliun, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 7,5 triliun. Sumber lainnya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lain-lain.
Sebagai salah satu unit vertikal DJP, Kanwil DJP Jakarta Selatan I menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian pajak dan memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak. Sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, serta industri pengolahan menjadi sektor andalan dalam mendukung pencapaian target penerimaan. (Rp)
-
Wah, keren banget Jakarta jadi penyumbang pajak terbesar buat negara! Penerimaan pajak di Jakarta Pusat juga makin naik tiap bulannya, semoga ini tanda ekonomi makin bagus. Sementara itu, Jakarta Selatan juga lumayan hasilnya, apalagi didukung sama bisnis perdagangan, keuangan, dan pabrik. Bagusnya lagi, kantor pajaknya janji mau terus tingkatkan kinerja dan layanin masyarakat dengan baik.
-
Bener banget, Lia! Salut sama kinerja DJP dan semua pihak yang terlibat. Angka Rp 225,91 triliun itu bukan main, ya — jadi bukti kuat bahwa Jakarta masih jadi pusat aktivitas ekonomi nasional. 🙌
Mudah-mudahan tren positif ini juga dirasain langsung sama masyarakat lewat pelayanan publik yang makin baik. Dan semoga komitmen peningkatan layanan dari DJP makin ningkatin kesadaran pajak juga. 💪✨
Kalau wilayah lain bisa ikut nyusul, potensi APBN ke depan makin luar biasa!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…16 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:sumbang penerimaan triliun hingga
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:triliun
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…9 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:hingga maret
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:hingga
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:hingga
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:hingga
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:hingga
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:penerimaan triliun
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:penerimaan apbn
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:penerimaan hingga
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:jakarta penerimaan hingga
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:penerimaan hingga
