[Albert Yosua Matatula Rookie]

Up

1

::

Bagi rekan-rekan yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), penting untuk diketahui bahwa berdasarkan SE-05/PJ/2022, Wajib Pajak (WP) diberikan waktu maksimal 14 hari kalender untuk memberikan tanggapan. Tenggat waktu ini dihitung sejak tanggal yang tercantum pada SP2DK, tanggal pengiriman (jika dikirim via pos atau kurir), atau tanggal penyerahan langsung oleh petugas pajak.

Tanggapan atas SP2DK dapat disampaikan melalui tiga cara utama:
1. Secara langsung melalui pertemuan tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau saat kunjungan lapangan oleh petugas pajak.
2. Melalui media audio visual, seperti Zoom atau Microsoft Teams, jika tersedia sarana pendukung yang memadai.
3. Secara tertulis, baik melalui penyampaian SPT, surat fisik (langsung, pos, atau faks), maupun secara elektronik melalui DJP Online atau Coretax, dengan catatan bahwa SP2DK juga diterima WP secara elektronik.

Jika SP2DK dikirim lewat Coretax, idealnya tanggapan juga disampaikan melalui platform yang sama untuk menjaga kepraktisan dan kecepatan komunikasi. WP pun diperbolehkan menyampaikan tanggapan lebih dari satu kali, selama masih dalam batas waktu yang ditentukan.

Bagaimana jika WP tidak sempat merespons dalam 14 hari? Meski tidak ada aturan eksplisit tentang perpanjangan, Kepala KPP memiliki diskresi untuk mempertimbangkan dan menerima tanggapan yang terlambat, dengan melihat itikad baik WP, tingkat risiko ketidakpatuhan, serta efisiensi dalam proses pengawasan.

Sudahkah WP Anda siap menghadapi SP2DK dengan sigap? Yuk, diskusikan pengalaman atau pertanyaan rekan-rekan di kolom komentar!

[Lia Rookie]

Sebagai WP berharap jangan sampai dapat SP2DK. Terimakasih atas informasi yang sangat berguna ini pak Albert. Batas waktu 14 hari memang harus jadi perhatian serius agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Pilihan cara tanggapan yang fleksibel, mulai dari tatap muka sampai online, tentu memudahkan WP untuk merespons sesuai kondisi masing-masing. Menarik juga bahwa Kepala KPP bisa memberi kelonggaran kalau ada itikad baik. Semoga WP semakin paham dan siap menghadapi SP2DK dengan tenang dan tepat waktu!