Home / Topics / Finance & Tax / Ingat! PKL-UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal per 17 Oktober 2024
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Mochamad Giri Irawan.
Ingat! PKL-UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal per 17 Oktober 2024
February 9, 2024 at 9:35 am-
-
Up::0
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wajib hukumnya untuk memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Walach, walach, kalo ga punya sertifikat halal sampe tanggal segitu bakal diapain tuh?
Kalo kata Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Bu Siti Aminah, UMKM dan PKL ini akan dikenakan sanksi administrasi dan terancam gak bisa ngedarin produk ke masyarakat lagi. Gak main-main abangkuu~

Oke, terus kelompok pedagang apa aja yang wajib punya sertifikat halal?
Jadi gini, infonya sih ada tiga kelompok pedagang, yaituuu :
- Pedagang produk makanan dan minuman.
- Pedagang bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
- Pedagang produk hasil sembelihan dan pemilik jasa penyembelihan.
Hmm, terus berapa biayanya buat ngurus sertifikat halal ini?
Biaya buat bikin sertifikat halal ini variatif, tergantung dari skala usahanya:
- Mikro dan Kecil = Rp300.000
- Menengah = Rp5.000.000
- Besar atau Luar Negeri = Rp12.500.000

Tapi ternyata, khusus buat PKL dan pelaku usaha kecil/menengah bisa gratis lho dengan ngajuin yang namanya self declare! Sebenernya mekanisme Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) ini udah ada dari 2021, tapi sepi peminat~ Bahkan, dari 25.000 kuota baru terisi 6.600 aja.
Wow, coba kasih tau dong gimana cara ngajuinnya? Okeh, siapa takut! Ini dia tahapannya:

Cuma, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi nih:
- Bahan produk sudah pasti halal
- Proses produksi halal dan sederhana
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
Fyuhh, jadi gimana kalo menurut kamu tentang peraturan ini? Mau ga mau ujung-ujungnya juga harus tetep diurus Min~
-
WoW informasi yang sanggat bermanfaat min, untung baca thread lama hehe.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
[DISKUSI] PER-15/PJ/2025: Siapa Aja Nih E-Commerce yang Bakal Kena Wajib Setor PHey Sobat Fintax! 👋 Baru aja keluar aturan baru dari DJP yang cukup ngefek banget ke dunia e-commerce nih. Namanya PER-15/PJ/2025, efektif…8 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:wajib punya per pedagang 000 menengah
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:biaya umkm per pedagang ada memiliki
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pengeluaran biaya umkm pedagang memiliki
-
1,8 Juta Wajib Pajak Dapat Email! Kamu Salah Satunya?Guys, ada info penting banget nih dari Ditjen Pajak (DJP), khususnya buat kita yang udah punya NPWP dan statusnya sebagai Wajib Pajak…13 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:sertifikat wajib punya kalo buat ada
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:ingat wajib umkm per ada memiliki
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:wajib umkm per ada memiliki
-
Kawasan Berikat Serap 1,83 Juta Tenaga Kerja Dan Sumbang 30 % Ekspor Nasional(Cirebon) Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menegaskan peran kawasan berikat (KB) sebagai instrumen strategis untuk mendorong industri berorientasi ekspor. Fasilitas ini dinilai…6 Oct 2025 • Finance & TaxAllTerkait:biaya wajib 2024 000 bahan
-
Wajib Tahu! Surat Keterangan Fiskal (SKF) Cuma Berlaku 1 Bulan, Jangan Sampai KeGuys, mau sharing info penting nih soal Surat Keterangan Fiskal (SKF) biar nggak sampai ada yang kelabakan di last minute 😅. Jadi,…14 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:wajib punya buat ada
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:wajib 2024 buat ada
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib per peraturan
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pengeluaran wajib kecil
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:umkm pedagang memiliki