[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

PPh pasal 25 – tax planning vs galpot

Perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki Tax Manager atau Tax Consultant yang kompeten pasti memiliki Tax Planning.

Tax Planning itu terkadang sangat agresif sehingga menghasilkan pembayaran pajak yang minimum. Tax Planning yang sangat rapi bisa membuat AR menjadi kesulitan dalam penggalian potensinya (galpot). SP2DK yang diterbitkan AR akan bisa ditanggapi oleh Tax Manager atau Tax Consultant tersebut dengan baik sehingga tidak menghasilkan tambahan pembayaran pajak.

Menghadapi kondisi di atas, sepertinya membuat para AR memaksimalkan galpot mereka dengan menyasar WP menengah dan kecil.

Yang jadi masalah adalah, sementara Tax Planning yang dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan celah peraturan pajak dan proses bisnis perusahaan, sedangkan galpot yang dilakukan sebagian AR atas kondisi di atas adalah dengan memanfaatkan ketidaktahuan WP atas peraturan perpajakan.

Contoh kasusnya adalah Dinamisasi PPh Pasal 25.

Dengan dalih Dinamisasi PPh Pasal 25, WP diminta untuk menaikkan jumlah setoran PPh Pasal 25 per bulannya karena terjadinya kenaikan omzet di tahun berjalan.

Buat yang belum tau, PPh Pasal 25 adalah angsuran/pembayaran di muka atas PPh terutang di akhir tahun yang harus dibayar WP setiap bulannya.

Karena ketidaktahuan WP, yang khawatir akan diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) plus sanksi atau akan diperiksa jika tidak mengikuti permintaan tersebut, maka WP pun menaikkan setoran PPh Pasal 25, walaupun di akhir tahun bisa jadi timbul status Lebih Bayar.

Padahal, jika WP mengetahui dasar perhitungan untuk menentukan jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang sebenarnya, permintaan itu bisa dengan mudah diabaikan.

Demikian,
Happy Friday.

[Rizki ArdiParticipant Rookie]

<p style=”text-align: left;”>Saya tertarik untuk mengkomentari kalimat ini “sedangkan galpot yang dilakukan sebagian AR atas kondisi di atas adalah dengan memanfaatkan ketidaktahuan WP atas peraturan perpajakan”</p>
Jadi peran AR tuh mirip-mirip polantas yang ngumpet di semak-semak, kalau ada pengendara motor yang ga pake helm baru dia nongol terus bilang.

Klo menurut logika saya peran AR ini dilematis ya. Di satu sisi dia dituntut untuk meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, secara moral dia harus mengedukasi WP agar tahu kewajibannya apa saja.

Memang sih AR ini banyak oknumnya. Tapi kalau lebih banyak yang ‘oknum’ daripada yang lurus. Mau jadi apa?

[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Terima kasih atas komentarnya yang menarik. Saya setuju bahwa peran AR memang dilematis. Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi di sisi lain, mereka juga seharusnya berperan dalam edukasi WP mengenai kewajiban perpajakan mereka.

Memang, jika lebih banyak oknum yang tidak menjalankan tugas dengan baik, dampaknya bisa merugikan citra AR secara keseluruhan. Harapannya, dengan adanya peningkatan transparansi dan pelatihan yang lebih baik, AR dapat berfungsi lebih sebagai pendidik daripada hanya sebagai pengawas. Mengedukasi WP bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak demi kemajuan bersama.