Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 11 months ago by
Albert Yosua Matatula.
Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
June 16, 2025 at 3:42 pm-
-
Up::0
Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menyamakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia dengan Singapura. Rencana ini disampaikan langsung oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam acara DBS Asian Insights Conference 2025 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan sudah ada pembicaraan di internal pemerintah soal rencana tersebut. Saat ini, wacana itu sedang dimatangkan.
Memang sekarang tarif PPh Badan di Singapura berapa, bagaimana perbandingannya dengan Indonesia?
• Di singapura, tarif PPh Badan sebear 17 persen
• Di Indonesia sekarang tarif PPh Badannya masih 22 persenLalu kenapa Pemerintahan Prabowo ingin menyamakan tarif PPh Badan di Indonesia dengan Singapura?
• Untuk meredam kekhawatiran masyarakat mengenai kenaikan beban pajak di tengah upaya Pemerintahan Prabowo menaikkan rasio perpajakan yang pada RPJMN 2025-2029 ditetapkan 11,52-15 persen
• Ia memastikan meski punya target menaikkan rasio pajak sampai ke level 15 persen pada akhir pemerintahannya, Prabowo tidak akan menaikkan tarif pajakTerus kalau tarif pajaknya turun, bagaimana kinerja penerimaan negara bisa digenjot?
• Hashim mengatakan orientasi Pemerintahan Prabowo mengejar penerimaan pajak tidak akan dilakukan dengan menggunakan instrumen kenaikan tarif
• Upaya mengejar penerimaan pajak akan dilakukan dengan memperluas cakupan wajib pajak
• Nah, penurunan tarif PPh Badan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat
• Dari kepatuhan itu, pemerintahan Prabowo berharap cakupan pembayar pajak bisa ditingkatkan
• Dengan kenaikan kepatuhan itu, pemerintahan Prabowo berharap rasio pendapatan (ratio revenue) Indonesia bisa digenjotMemang berapa rasio pendapatan Indonesia saat ini?
• Hanya 12,1 persen dari GDP
• Rasio ini merupakan yang terendah dari di antara negara besar lainnya di dunia
• Hashim mengatakan Indonesia hanya berada di atas Pakistan yang rasio pendapatannya 8 persen dari GDPTerus apa target pemerintahan Prabowo dari penurunan PPh Badan itu?
• Kata Hashim, penurunan tarif PPh Badan itu diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong rasio pendapatan Indonesia dari 12,1 persen jadi selevel dengan kamboja yang sudah mencapai 18 persen dari GDP
• Bahkan kalau bisa, pemerintahan Prabowo ingin rasio pendapatan bisa digenjot selevel atau sama dengan Vietnam yang sudah 23 persen dari GDP
• Hashim mengatakan kenaikan rasio pendapatan selevel Kamboja saja bisa memberikan tambahan pendapatan sampai dengan US$90 miliar atau Rp1.440 per tahun
• Kenaikan pendapatan diharapkan bisa membuat ruang gerak fiskal Pemerintahan Prabowo dalam mendanai program andalannya menjadi lebih luas -
-
Setuju banget Lia, penurunan tarif akan percuma kalau tidak diiringi dengan kemudahan administrasi dan sistem pelaporan yang efisien.
Dari perspektif kami yang bergerak di bidang accounting, finance, dan pajak, penurunan tarif PPh Badan tentu jadi sinyal positif — terutama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing maupun domestik. Tapi kalau sistem pelaporan pajaknya masih berbelit, kepatuhan justru bisa tetap rendah, meski tarifnya ringan.
-
Bener banget, Albert! 🙌
Kalau sistemnya ribet, pelaku usaha jadi mikir dua kali buat patuh, apalagi UMKM yang sumber dayanya terbatas.Idealnya sih, reformasi pajak jangan cuma soal angka tarif—tapi juga mindset pelayanan. Bayar pajak itu kewajiban, tapi mestinya gak terasa seperti beban administrasi yang menakutkan.
Kalau pemerintah bisa bikin sistem yang user-friendly dan support-nya responsif, aku yakin wajib pajak bakal jauh lebih kooperatif. ✨
Yang penting: satu pintu, gak muter-muter, gak bikin pusing.Ngomong-ngomong, menurut kamu apa fitur penting yang harus ada di sistem pajak digital biar makin mudah diakses semua kalangan?
-
Setuju banget, Lia! Penurunan tarif PPh Badan memang positif, tapi tanpa kemudahan sistem administrasi dan pelaporan, efeknya bisa kurang maksimal.
Menurutku, sistem pajak digital yang ideal harus punya fitur seperti:
• Antarmuka yang simpel dan intuitif, supaya semua kalangan, termasuk UMKM, bisa paham tanpa perlu banyak pelatihan.
• Integrasi data otomatis supaya wajib pajak gak perlu input data berulang-ulang.
• Layanan bantuan online cepat dan responsif kalau ada masalah.
• Pengingat dan notifikasi yang jelas tentang tenggat waktu supaya nggak sampai terlambat bayar atau lapor.Kalau fitur-fitur itu bisa diterapkan dengan baik, pasti makin banyak yang patuh karena prosesnya jadi ringan dan nggak bikin stres. Menurut kamu gimana? Ada fitur lain yang kamu rasa penting banget buat sistem pajak digital?
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah akan apa
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:akan apa
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah tarif apa
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah akan apa
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah akan pph badan
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah pph apa
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah akan pph apa
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah akan pph apa
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pemerintah akan tarif pph badan apa
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:akan pph badan apa
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:akan apa
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah akan apa
