[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Up

0

::

Pemerintah Prabowo Akan Samakan Tarif PPh Badan dengan Singapura, Untuk Apa?
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menyamakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia dengan Singapura. Rencana ini disampaikan langsung oleh adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dalam acara DBS Asian Insights Conference 2025 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan sudah ada pembicaraan di internal pemerintah soal rencana tersebut. Saat ini, wacana itu sedang dimatangkan.
Memang sekarang tarif PPh Badan di Singapura berapa, bagaimana perbandingannya dengan Indonesia?
• Di singapura, tarif PPh Badan sebear 17 persen
• Di Indonesia sekarang tarif PPh Badannya masih 22 persen

Lalu kenapa Pemerintahan Prabowo ingin menyamakan tarif PPh Badan di Indonesia dengan Singapura?
• Untuk meredam kekhawatiran masyarakat mengenai kenaikan beban pajak di tengah upaya Pemerintahan Prabowo menaikkan rasio perpajakan yang pada RPJMN 2025-2029 ditetapkan 11,52-15 persen
• Ia memastikan meski punya target menaikkan rasio pajak sampai ke level 15 persen pada akhir pemerintahannya, Prabowo tidak akan menaikkan tarif pajak

Terus kalau tarif pajaknya turun, bagaimana kinerja penerimaan negara bisa digenjot?
• Hashim mengatakan orientasi Pemerintahan Prabowo mengejar penerimaan pajak tidak akan dilakukan dengan menggunakan instrumen kenaikan tarif
• Upaya mengejar penerimaan pajak akan dilakukan dengan memperluas cakupan wajib pajak
• Nah, penurunan tarif PPh Badan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat
• Dari kepatuhan itu, pemerintahan Prabowo berharap cakupan pembayar pajak bisa ditingkatkan
• Dengan kenaikan kepatuhan itu, pemerintahan Prabowo berharap rasio pendapatan (ratio revenue) Indonesia bisa digenjot

Memang berapa rasio pendapatan Indonesia saat ini?
• Hanya 12,1 persen dari GDP
• Rasio ini merupakan yang terendah dari di antara negara besar lainnya di dunia
• Hashim mengatakan Indonesia hanya berada di atas Pakistan yang rasio pendapatannya 8 persen dari GDP

Terus apa target pemerintahan Prabowo dari penurunan PPh Badan itu?
• Kata Hashim, penurunan tarif PPh Badan itu diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong rasio pendapatan Indonesia dari 12,1 persen jadi selevel dengan kamboja yang sudah mencapai 18 persen dari GDP
• Bahkan kalau bisa, pemerintahan Prabowo ingin rasio pendapatan bisa digenjot selevel atau sama dengan Vietnam yang sudah 23 persen dari GDP
• Hashim mengatakan kenaikan rasio pendapatan selevel Kamboja saja bisa memberikan tambahan pendapatan sampai dengan US$90 miliar atau Rp1.440 per tahun
• Kenaikan pendapatan diharapkan bisa membuat ruang gerak fiskal Pemerintahan Prabowo dalam mendanai program andalannya menjadi lebih luas

[LiaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Tarif pajaknya diturunin, tapi yang penting jangan jadi makin ribet lapor dan bayarnya. Masyarakat pengennya simpel dan jelas aja prosesnya.

[Albert YosuaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Setuju banget Lia, penurunan tarif akan percuma kalau tidak diiringi dengan kemudahan administrasi dan sistem pelaporan yang efisien.

Dari perspektif kami yang bergerak di bidang accounting, finance, dan pajak, penurunan tarif PPh Badan tentu jadi sinyal positif — terutama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor asing maupun domestik. Tapi kalau sistem pelaporan pajaknya masih berbelit, kepatuhan justru bisa tetap rendah, meski tarifnya ringan.

[LiaParticipant Legend Show Details 4 RequirementsLog in to website 50 timesReply to a topic 50 times (Optional)Watch any video 10 times (Optional)Create a new topic 20 times]

Bener banget, Albert! 🙌
Kalau sistemnya ribet, pelaku usaha jadi mikir dua kali buat patuh, apalagi UMKM yang sumber dayanya terbatas.

Idealnya sih, reformasi pajak jangan cuma soal angka tarif—tapi juga mindset pelayanan. Bayar pajak itu kewajiban, tapi mestinya gak terasa seperti beban administrasi yang menakutkan.

Kalau pemerintah bisa bikin sistem yang user-friendly dan support-nya responsif, aku yakin wajib pajak bakal jauh lebih kooperatif. ✨
Yang penting: satu pintu, gak muter-muter, gak bikin pusing.

Ngomong-ngomong, menurut kamu apa fitur penting yang harus ada di sistem pajak digital biar makin mudah diakses semua kalangan?