Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Soroti Tren Positif di April Meski Penerimaan Pajak Januari–April 2025
- This topic has 3 replies, 2 voices, and was last updated 11 months, 1 week ago by
Lia.
Menkeu Soroti Tren Positif di April Meski Penerimaan Pajak Januari–April 2025
May 27, 2025 at 1:45 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Menekankan terjadi tren positif penerimaan pada bulan April, menyoroti kondisi penerimaan pajak Indonesia pada periode Januari hingga April 2025 yang masih mengalami kontraksi. Tercatat, penerimaan pajak pada periode tersebut mencapai Rp 557,10 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 624,19 triliun. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 10,75 % secara tahunan.
Meski begitu, Sri Mulyani mengungkapkan adanya tren positif pada penerimaan pajak bruto di bulan April 2025. Dalam konferensi pers APBN Kita pada Jumat pekan lalu, Ia menyampaikan bahwa penerimaan pajak bruto pada April tumbuh 7 % dibandingkan April 2024, yakni dari Rp 248,7 triliun menjadi Rp 266,2 triliun. Ia menegaskan bahwa angka ini merupakan pertumbuhan yang menggambarkan perbaikan dalam aktivitas ekonomi.
Penerimaan pajak neto [setelah dikurangi restitusi] juga menunjukkan pertumbuhan. Pada Maret 2025, penerimaan tumbuh sebesar 3,5 %, sedangkan pada April meningkat menjadi 5,8 %. Secara kumulatif, penerimaan pajak bruto dari Januari hingga April 2025 telah mencapai Rp 733,2 triliun.
Dilihat dari jenis pajak, pada April 2025 PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp 35,2 triliun. Selain itu, pembayaran PPh badan tahunan Pasal 29 oleh wajib pajak melalui SPT Tahunan 2024 mencapai Rp 71,8 triliun. Realisasi PPN dalam negeri bruto juga cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 59 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa data penerimaan pajak bruto cukup mencerminkan aktivitas ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa penerimaan bruto adalah pendapatan pajak sebelum restitusi, dan menjadi salah satu indikator utama untuk melihat pergerakan ekonomi dalam negeri.
-
Wah, penerimaan pajak awal tahun ini emang masih turun ya jadi minus 10% lebih dibanding tahun lalu. Tapi untungnya, bulan April mulai kelihatan tanda-tanda membaik.
Penerimaan bruto naik 7% dibanding April 2024. Bahkan, yang versi netonya juga naik lumayan.
Mungkin ini efek banyak yang setor PPh badan & laporan SPT tahunan.Tapi yaa… jangan langsung lega juga sih. Bisa jadi ini cuma efek musiman karena April emang bulan sibuk urusan pajak. Kita liat aja di bulan-bulan berikutnya, tren ini bertahan apa nggak.
Kalau kata Bu Sri Mulyani sih, ini tandanya ekonomi mulai gerak lagi. Semoga beneran, bukan cuma naik bentar terus turun lagi kayak roller coaster.
-
Setuju banget, Lia. Memang masih terlalu dini buat euforia — apalagi kalau kita lihat bahwa lonjakan April bisa jadi seasonal spike akibat batas waktu pelaporan dan pembayaran PPh Badan Tahunan.
Tapi kalau ditelaah lebih dalam, ada sinyal positif yang patut diapresiasi, terutama dari sisi growth penerimaan bruto dan neto — ini bisa jadi indikasi bahwa sebagian sektor mulai rebound.
Yang menarik juga, kalau kita lihat angka PPN dalam negeri bruto yang cukup signifikan, ini bisa menandakan perbaikan konsumsi atau aktivitas produksi. Tapi lagi-lagi, kita harus hati-hati, karena bisa saja ini hasil dari kenaikan harga (inflasi) bukan volume transaksi.
Jadi benar kata kamu: mari kita tunggu tren bulan Mei–Juni untuk lihat apakah pergerakan ini berkelanjutan, atau hanya “ledakan April” yang temporer.
Tapi terlepas dari fluktuasi angka, data ini tetap penting sebagai early signal dinamika ekonomi riil. Dan buat kita yang di dunia FAT, ini jadi pengingat pentingnya membaca konteks di balik angka. 📊
-
Bener banget, Albert. Kita di dunia keuangan, akuntansi, dan perpajakan memang dituntut gak cuma lihai membaca angka, tapi juga peka terhadap makna di baliknya. Kadang grafik naik belum tentu kabar baik, dan grafik turun belum tentu sinyal bahaya — semua tergantung konteks.
Soal PPN dalam negeri yang naik, aku juga sempat mikir: ini karena konsumsi mulai pulih, atau cuma efek harga-harga yang makin tinggi? Karena kalau kenaikan ini cuma karena inflasi, kondisi masyarakat sebenarnya masih perlu dicermati lebih dalam.
Tapi setidaknya, ini jadi momentum awal bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk mulai menyusun langkah strategis. Karena kalau kita terlalu cepat merasa aman, bisa-bisa malah kehilangan kesempatan penting buat dorong pertumbuhan jangka panjang.
Semoga di bulan-bulan berikutnya datanya makin stabil dan bisa jadi dasar pijakan yang kuat untuk reformasi yang lebih berkelanjutan. Ekonomi boleh naik-turun, tapi integritas dan ketajaman analisis kita harus tetap kuat.
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:tren positif april meski penerimaan pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:meski pajak
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu meski pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:tren meski penerimaan pajak 2025
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu april pajak 2025
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak januari 2025
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:tren meski pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:2025
