Home / Topics / Finance & Tax / PMK 5 terbaru November 2024
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year, 4 months ago by
Lia.
PMK 5 terbaru November 2024
November 4, 2024 at 12:04 pm-
-
Up::0
Mau update nih, Ternyata ada 5 PMK baru di awal November ini, yaitu:
1. PMK 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 130 PMK.010 2020 Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh BadanPMK No. 69 Tahun 2024 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memperbarui aturan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan. Peraturan ini terutama ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di industri pionir.
Tujuan utama dari peraturan ini adalah:
* Mendorong pertumbuhan ekonomi: Pemerintah ingin merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi di industri-industri baru dan inovatif.
* Mendorong investasi: Dengan memberikan potongan pajak, Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, terutama di sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pembangunan negara.
* Mendorong kemajuan teknologi: Peraturan ini fokus pada industri-industri yang memperkenalkan teknologi baru dan berkontribusi pada kemajuan teknologi.
Perubahan utama yang diperkenalkan oleh peraturan ini:
* Pengembangan Definisi Industri Pionir: Definisi “industri pionir” diperluas untuk mencakup lebih banyak sektor, seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan manufaktur maju.
* Proses Pengajuan yang Lebih Sederhana: Proses pengajuan untuk mendapatkan insentif pajak dipermudah melalui sistem online, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengakses manfaat ini.
* Kriteria yang Lebih Ketat: Meskipun cakupan industri diperluas, kriteria untuk memenuhi syarat sebagai industri pionir juga menjadi lebih ketat. Perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu terkait nilai investasi, adopsi teknologi, dan dampak ekonomi.
* Kepatuhan terhadap Pajak Minimum Global: Peraturan ini selaras dengan upaya global untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Perusahaan yang menerima insentif pajak di Indonesia harus mematuhi standar pajak minimum global.
Manfaat bagi perusahaan:
* Pajak yang lebih rendah: Perusahaan yang memenuhi syarat dapat menikmati pengurangan pajak penghasilan.
* Persetujuan investasi yang lebih cepat: Proses pengajuan yang disederhanakan mempercepat waktu untuk mendapatkan persetujuan investasi.
* Akses ke lebih banyak industri: Perluasan definisi industri pionir berarti lebih banyak perusahaan yang berpotensi memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak.
Kesimpulannya, PMK No. 69 Tahun 2024 merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik investasi, mendorong inovasi teknologi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menawarkan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas, pemerintah bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.2. PMK 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
3. PMK 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai
4. PMK 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi
5. PMK 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas PPN atau PPnBM & PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman LN
Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1l4FiR8njsyao4tgTDVqgiNSVrDktZiSq
-
Pak Albert, terimakasih ya atas link google drive nya, bermanfaat sekali.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…13 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:terbaru november
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pmk
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pmk
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pmk
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pmk
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pmk
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:november
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pmk terbaru
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pmk 2024
-
Kawasan Berikat Serap 1,83 Juta Tenaga Kerja Dan Sumbang 30 % Ekspor Nasional(Cirebon) Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menegaskan peran kawasan berikat (KB) sebagai instrumen strategis untuk mendorong industri berorientasi ekspor. Fasilitas ini dinilai…6 Oct 2025 • Finance & TaxAllTerkait:2024
-
A Closer Look at IFRS 18 (April 2024)IFRS 18 merupakan standar baru yang menggantikan IAS 1, dengan fokus pada penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Diterbitkan oleh IASB, standar…26 Sep 2025 • Finance & TaxAllTerkait:2024
-
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan PajakHalo teman-teman Fintax Community! 👋 Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax…12 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pmk terbaru 2024